IMPLEMENTASI PASAL 8 PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

JULIETRI, GINA (2025) IMPLEMENTASI PASAL 8 PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (430kB)
	Text BAB II.pdf Download (682kB)
	Text BAB III.pdf Download (361kB)
	Text BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (315kB)
	Text GINA JULIETRI_2111150106.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (17MB)

Abstract

Implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Seluma, melaksanakan mekanisme pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta sejauh mana implementasi tersebut mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam perspektif hukum tata negara Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 8 Peraturan Bupati No 25 Tahun 2023 memberikan landasan prosedural yang lebih jelas mengenai pengajuan, pencairan, hingga pertanggungjawaban BTT, sehingga membantu terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat, dan akuntabel. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, kebijakan ini telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan, transparansi, serta pertanggungjawaban penguasa kepada rakyat. Namun demikian, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurang optimalnya pengawasan internal. Dengan demikian, implementasi Pasal 8 ini pada dasarnya sudah mendukung tercapainya tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan masyarakat, meskipun masih memerlukan perbaikan dalam aspek pengawasan dan efisiensi pelaksanaan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Mahdi, Imam 197307122006042001 UNSPECIFIED Thesis advisor Putra, Ifansyah 1993303312019031005 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Implementasi, Peraturan Bupati, Belanja Tidak Terduga, Siyasah Dusturiyah.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Dr Syahril Syahril
Date Deposited:	04 Sep 2026 01:31
Last Modified:	04 Sep 2026 01:31
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/6880

Actions (login required)

View Item

Downloads