KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERDA BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DI PROVINSI BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI’IYAH

Udzakiah, Annisa (2026) KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERDA BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DI PROVINSI BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI’IYAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (817kB)
	Text BAB I.pdf Download (943kB)
	Text BAB II.pdf Download (358kB)
	Text BAB III.pdf Download (174kB)
	Text BAB V.pdf Download (24kB)
	Text ANNISA UDZAKIAH_2223150158.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu dalam pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya, serta meninjaunya dari perspektif Siyasah Tasyri'iyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi DPRD yang ditandai dengan belum tercapainya target Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), masih terbatasnya partisipasi masyarakat, serta perlunya peningkatan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan DPRD Provinsi Bengkulu dalam pembentukan Peraturan Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, namun belum berjalan secara optimal. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan waktu pembahasan, prioritas terhadap Raperda yang bersifat wajib, koordinasi yang belum maksimal, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dalam perspektif Siyasah Tasyri'iyah, pelaksanaan kewenangan DPRD telah sejalan dengan prinsip al-'adl (keadilan), almaslahah (kemaslahatan), al-amanah (amanah), dan asy-syura (musyawarah), sehingga pembentukan Peraturan Daerah harus berorientasi pada terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email UNSPECIFIED Mahdi, imam 1965007198901005 UNSPECIFIED UNSPECIFIED rahma, aneka 199110122019032014 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan DPRD, Pembentukan Peraturan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Siyasah Tasyri'iyah
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	furqon adli
Date Deposited:	17 Sep 2026 02:08
Last Modified:	17 Sep 2026 02:08
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7129

Actions (login required)

View Item

Downloads