PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Bengkulu Tengah)

FAUZI, ILHAM (2026) PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Bengkulu Tengah). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (679kB)
	Text BAB I.pdf Download (348kB)
	Text BAB II.pdf Download (415kB)
	Text BAB III.pdf Download (205kB)
	Text BAB V.pdf Download (211kB)
	Text ILHAM FAUZI_2011150067.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus diselenggarakan secara jujur, adil, dan demokratis. Untuk mewujudkan hal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilu. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai pelanggaran, seperti pelanggaran netralitas penyelenggara Pemilu, pelanggaran administratif, dan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Bawaslu dalam penegakan hukum Pemilu masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi Bawaslu dalam penegakan hukum Pemilu serta menganalisis penerapan prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Bawaslu. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab bagaimana pelaksanaan fungsi Bawaslu dalam penegakan hukum Pemilu serta bagaimana prinsip-prinsip fiqh siyasah diterapkan oleh Bawaslu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan fungsional. Lokasi penelitian ini berada di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian diolah melalui tahap klasifikasi data, reduksi data, dan penyajian data serta dianalisis menggunakan metode penalaran hukum induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah dalam penegakan hukum Pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun vii 2017 tentang Pemilihan Umum melalui kegiatan pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Namun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan kewenangan, kurangnya alat bukti dalam penanganan pelanggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, pelaksanaan fungsi Bawaslu telah mencerminkan prinsip Hisbah, Al-Adl, AlAmanah dan Maslahah dalam menjaga integritas Pemilu, meskipun masih diperlukan optimalisasi agar tujuan keadilan dan kemaslahatan dapat terwujud secara lebih efektif.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Rohmadi, Rohmadi 197103201996031001 UNSPECIFIED Thesis advisor Kosasih, Ade 198203182010011012 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Al-Hisbah, Bawaslu, Fiqh Siyasah, Penegakan Hukum Pemilu.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Muhammad Yusrizal
Date Deposited:	23 Sep 2026 02:34
Last Modified:	23 Sep 2026 02:34
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7279

Actions (login required)

View Item

Downloads