PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Berdasarkan Putusan Nomor : 566 K/Pdt.Sus-PHI/2024 Studi Kasus Pengadilan Negeri Bengkulu)

SUPRIANTO, JOKO (2026) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Berdasarkan Putusan Nomor : 566 K/Pdt.Sus-PHI/2024 Studi Kasus Pengadilan Negeri Bengkulu). Magister (S2) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (499kB)
	Text BAB II.pdf Download (547kB)
	Text BAB III.pdf Download (388kB)
	Text BAB V.pdf Download (315kB)
	Text JOKO SUPRIANTO_2423760039.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 566 K/Pdt.Sus-PHI/2024 serta meninjaunya dari perspektif fiqih siyasah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pertimbangan hukum antara Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Mahkamah Agung terkait keabsahan PHK dan hak-hak pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan serta studi kepustakaan yang relevan dengan hukum ketenagakerjaan dan fiqih siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menyatakan PHK yang dilakukan oleh perusahaan sah berdasarkan adanya dugaan kuat terhadap pelanggaran berat berupa pemalsuan dan penggelapan yang dilakukan pekerja, meskipun belum terdapat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Pertimbangan tersebut didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap alat bukti serta penerapan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Dari perspektif fiqih siyasah, putusan tersebut secara formal telah memenuhi unsur legalitas dan kepastian hukum, namun secara substantif masih menimbulkan kritik karena belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah (himayah al-dhu‗afa). Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak pekerja, dan keadilan substantif dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Item Type:	Thesis (Magister (S2))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Mahdi, Imam 196503071289031005 UNSPECIFIED Thesis advisor Julir, Nenan 197509252006042002 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Pertimbangan Hakim, Pemutusan Hubungan Kerja, Fiqih Siyasah, Perselisihan Hubungan Industrial.
Subjects:	Pascasarjana > Hukum Tata Negara
Divisions:	Pascasarjana > Hukum Tata Negara (S2)
Depositing User:	Muhammad Yusrizal
Date Deposited:	24 Sep 2026 07:23
Last Modified:	24 Sep 2026 07:23
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7347

Actions (login required)

View Item

Downloads