PERLINDUNGAN NAFKAH ANAK PADA PENERAPAN SANKSI TINDAK PENELANTARAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor 287/PID.SUS/2025/PN Bgl)

SARI, RIA ANBIYA (2026) PERLINDUNGAN NAFKAH ANAK PADA PENERAPAN SANKSI TINDAK PENELANTARAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor 287/PID.SUS/2025/PN Bgl). Magister (S2) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Download (383kB)
	Text BAB II.pdf Download (671kB)
	Text BAB III.pdf Download (247kB)
	Text BAB V.pdf Download (327kB)
	Text RIA ANBIYA SARI_2423680017.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan nafkah anak dalam penerapan tindak penelantaran berdasarkan Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bgl, serta meninjaunya dalam perspektif hukum perdata dan pidana Islam. Fokus penelitian ini didasarkan pada masih banyaknya kasus penelantaran anak, khususnya terkait pemenuhan nafkah, meskipun telah diatur dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana perlindungan nafkah anak dalam Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bgl serta bagaimana ditinjau dari perspektif hukum perdata dan pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didapat dari data bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis dengan menggunakan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemidanaan terhadap pelaku penelantaran anak merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan memberikan efek jera serta menegaskan bahwa kewajiban nafkah bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak nafkah anak secara langsung. Hal ini disebabkan karena ketika pelaku dijatuhi pidana penjara, kemampuan ekonomi pelaku menjadi terhambat, sehingga pemenuhan nafkah anak justru berpotensi tidak optimal. 2) Perlindungan nafkah anak dalam putusan tersebut menunjukkan dualisme pendekatan. Dalam hukum perdata, nafkah merupakan kewajiban mutlak ayah yang tetap harus dipenuhi demi kepentingan anak dan dapat dipaksakan melalui putusan pengadilan. Sementara dalam pidana Islam, penelantaran anak dapat dikenai sanksi ta‟zir, namun lebih menekankan kemaslahatan dan pemulihan. Karena itu, perlu harmonisasi antara pendekatan perdata dan pidana dengan nilai hukum Islam, agar perlindungan nafkah tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga menjamin pemenuhan hak anak secara berkelanjutan.

Item Type:	Thesis (Magister (S2))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email UNSPECIFIED Suryani, Suryani 196901101996032002 UNSPECIFIED UNSPECIFIED Sitorus, Iwan Romadhan 198705282019031004 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Nafkah, Penelantaran, Hukum Perdata dan Pidana Islam.
Subjects:	Pascasarjana > Ahwal Al-syakhshiyah
Divisions:	Pascasarjana > Ahwal Al-syakhshiyah (S2)
Depositing User:	furqon adli
Date Deposited:	28 Sep 2026 02:22
Last Modified:	28 Sep 2026 02:22
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7438

Actions (login required)

View Item

Downloads