ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR.62/PUU-XXII/2024 TERHADAP LEGAL STANDING PEMOHON DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PERSFEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH

Downloads

Downloads per month over past year

JAYUTRI, TARA (2026) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR.62/PUU-XXII/2024 TERHADAP LEGAL STANDING PEMOHON DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PERSFEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

[img] Text
DEPAN.pdf

Download (534kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (258kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (239kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (412kB)
[img] Text
TARA JAYUTRI_223150149.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kerugian konstitusional sebagai dasar kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai presidential threshold. Permasalahan penelitian difokuskan pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menilai kerugian konstitusional pemohon sebagai syarat kedudukan hukum dalam pengujian undang-undang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan substantif dalam menilai kedudukan hukum pemohon dengan menempatkan hak politik warga negara sebagai bagian dari hak konstitusional yang dapat dirugikan akibat keberlakuan norma presidential threshold. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya perluasan penafsiran terhadap konsep kerugian konstitusional, khususnya terkait sifat kerugian dan hubungan sebab-akibat antara norma yang diuji dengan kerugian yang didalilkan. Perspektif siyasah qadha‟iyyah memandang bahwa penentuan legal standing harus dilakukan secara objektif dan proporsional agar tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional dan kepastian hukum dalam peradilan konstitusi.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIPEmail
UNSPECIFIEDRohmadi, Rohmadi197103201996031001UNSPECIFIED
UNSPECIFIEDKosasih,, Kosasih,198203182010011012UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Legal Standing, Kerugian Konstitusional, Mahkamah Konstitusi, Presidential Threshold, Siyasah Qadha‟iyyah.
Subjects: Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User: furqon adli
Date Deposited: 02 Oct 2026 07:38
Last Modified: 02 Oct 2026 07:38
URI: https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7593

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year