IMPLEMENTASI PERPRES NO. 58 TAHUN 2023 TENTANG PENGUATAN MODERASI BERAGAMA PADA ASPEK KEBEBASAN BERKEYAKINAN (Studi Kebebasan Berkeyakinan dan Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah)

MUSTAQIM, MA’RUF (2026) IMPLEMENTASI PERPRES NO. 58 TAHUN 2023 TENTANG PENGUATAN MODERASI BERAGAMA PADA ASPEK KEBEBASAN BERKEYAKINAN (Studi Kebebasan Berkeyakinan dan Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (476kB)
	Text BAB III.pdf Download (212kB)
	Text BAB V.pdf Download (130kB)
	Text (Skripsi) MA'RUF MUSTAQIM_2111150148.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini membahas implementasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama pada aspek kebebasan berkeyakinan serta keterkaitannya dengan penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Bengkulu ditinjau dari perspektif fiqh siyasah. Fokus permasalahan dalam penelitian ini meliputi bagaimana implementasi Perpres Nomor 58 Tahun 2023 dalam penguatan moderasi beragama terhadap kebebasan berkeyakinan serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi kebijakan tersebut dalam konteks demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap instansi terkait, antara lain Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Forum Kerukunan Umat Beragama, serta organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MU) Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perpres Nomor 58 Tahun 2023 di Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan melalui berbagai program penguatan moderasi beragama, namun belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan skor Indeks Demokrasi Indonesia pada aspek kebebasan berkeyakinan. Beberapa faktor penghambat yang ditemukan antara lain keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta masih adanya potensi diskriminasi dalam praktik kebebasan berkeyakinan. Dari perspektif fiqh siyasah, kebijakan penguatan moderasi beragama pada prinsipnya sejalan dengan tujuan syariat Islam (maqāṣid al-syarī‘ah), khususnya dalam menjaga agama dan kemaslahatan umat, namun implementasinya perlu dilakukan secara lebih adil, inklusif, dan konsisten agar tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan berkeyakinan sebagai hak asasi manusia.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Suwarjin, Suwarjin 196904021999031004 UNSPECIFIED Thesis advisor Ali, A. Majid 196504011986021007 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Perpres Nomor 58 Tahun 2023, moderasi beragama, kebebasan berkeyakinan, Indeks Demokrasi Indonesia, fiqh siyasah.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	furqon adli
Date Deposited:	05 Oct 2026 03:46
Last Modified:	05 Oct 2026 03:46
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7663

Actions (login required)

View Item

Downloads