IRAWAN, YUDHI (2026) PERAN PENYULUH HUKUM DALAM PEMBINAAN KESADARAN DAN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DI KELURAHAN BENTIRING KOTA BENGKULU. Magister (S2) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
|
Text
DAPAN.pdf Download (2MB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (396kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (459kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (112kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (307kB) |
|
|
Text
YUDHI IRAWAN_2423760009.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran penyuluh hukum dalam meningkatkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat melalui program Kelurahan Sadar Hukum di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu. Meskipun Kelurahan Bentiring telah menyandang status sebagai Kelurahan Sadar Hukum, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa pelanggaran hukum di masyarakat yang menunjukkan belum optimalnya pembinaan kesadaran hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peran penyuluh hukum dalam pembinaan Kelurahan Sadar Hukum, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya, serta menganalisisnya dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyuluh hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, aparat Kelurahan Bentiring, serta masyarakat setempat sebagai informan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran penyuluh hukum dalam pembinaan Kelurahan Sadar Hukum di Kelurahan Bentiring telah berjalan, namun belum optimal. Kegiatan penyuluhan hukum masih terbatas, pembentukan paralegal belum terlaksana, serta pembinaan hukum belum dilakukan secara berkelanjutan. Faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah kelurahan dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, sumber daya, dan rendahnya intensitas kegiatan. Dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, pelaksanaan pembinaan hukum tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat, namun pelaksanaannya masih memerlukan optimalisasi agar tujuan pembinaan kesadaran hukum dapat tercapai secara efektif.
| Item Type: | Thesis (Magister (S2)) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Penyuluh Hukum, Kelurahan Sadar Hukum, Kesadaran Hukum, Fiqh Siyasah Tanfidziyah | ||||||||||||
| Subjects: | Pascasarjana > Hukum Tata Negara | ||||||||||||
| Divisions: | Pascasarjana > Hukum Tata Negara (S2) | ||||||||||||
| Depositing User: | Dr Syahril Syahril | ||||||||||||
| Date Deposited: | 06 Oct 2026 01:37 | ||||||||||||
| Last Modified: | 06 Oct 2026 01:37 | ||||||||||||
| URI: | https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7726 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year
Download Statistics
Download Statistics