KEDUDUKAN KONSTITUSIONAL DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI PENGENAL WAJAH (FACE RECOGNITION TECHNOLOGY) UNTUK PENGAWASAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF SIYASAH

Fitriyana, Dwi (2026) KEDUDUKAN KONSTITUSIONAL DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI PENGENAL WAJAH (FACE RECOGNITION TECHNOLOGY) UNTUK PENGAWASAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF SIYASAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (344kB)
	Text BAB II.pdf Download (623kB)
	Text BAB III.pdf Download (289kB)
	Text BAB V.pdf Download (369kB)
	Text DWI FITRIYANA _2011150095.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi mendorong penggunaan Teknologi Pengenal Wajah (Face Recognition Technology/FRT) dalam pengawasan publik oleh negara. Teknologi ini dinilai mampu meningkatkan keamanan dan efisiensi, namun di sisi lain menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan hak privasi dan data pribadi warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan konstitusional penggunaan FRT dalam pengawasan publik serta mengkaji tantangan regulasi dan solusi penerapannya dalam perspektif prinsip-prinsip siyasah syar‟iyyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach), dengan menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan perundangundangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan FRT dalam pengawasan publik merupakan bentuk pembatasan terhadap hak privasi yang secara konstitusional hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan, dan proporsionalitas. Namun, belum adanya regulasi khusus mengenai FRT menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Dalam perspektif siyasah syar‟iyyah, penggunaan FRT hanya dapat dibenarkan apabila berorientasi pada kemaslahatan umum, keadilan, serta disertai mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang komprehensif agar penggunaan FRT sejalan dengan nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Yarmunida, Miti 197705052007102002 UNSPECIFIED Thesis advisor Putra, Ifansyah 199303312019031005 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Teknologi Pengenal Wajah, Hak Privasi, Pengawasan Publik.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Muhammad Yusrizal
Date Deposited:	07 Oct 2026 01:27
Last Modified:	07 Oct 2026 01:27
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7886

Actions (login required)

View Item

Downloads