ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KENAIKAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BENGKULU

MARINA, MARINA (2026) ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KENAIKAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BENGKULU. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text 1. COVER DEPAN.pdf Download (2MB)
	Text 2. BAB I.pdf Download (331kB)
	Text 3. BAB II.pdf Download (441kB)
	Text 4. BAB III.pdf Download (327kB)
	Text 6. BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (133kB)
	Text 8. MARINA_2223120049.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) membawa perubahan dalam sistem perpajakan daerah melalui pemberlakuan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah, memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Di Kota Bengkulu, implementasi kebijakan opsen PKB menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian pihak menilai kebijakan tersebut mampu memperkuat kemampuan keuangan daerah, sedangkan sebagian lainnya menganggap adanya tambahan beban pajak yang berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat, terutama bagi wajib pajak yang memanfaatkan kendaraan bermotor sebagai sarana utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor terhadap masyarakat Kota Bengkulu serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan opsen PKB memberikan dampak positif berupa peningkatan penerimaan daerah yang berpotensi mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Namun demikian, kebijakan tersebut juga menimbulkan dampak ekonomi bagi sebagian masyarakat karena meningkatnya beban pengeluaran, khususnya pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kebijakan opsen PKB pada dasarnya dapat dibenarkan selama dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan umum serta memenuhi prinsip keadilan (al-'adl), kemanfaatan (maslahah), kemampuan membayar (istitha'ah), amanah, dan perlindungan terhadap harta (hifz al-mal). Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa penerapan kebijakan tersebut dilakukan secara proporsional, transparan, dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Yarmunida, Miti 197705052007102002 UNSPECIFIED Thesis advisor Mike, Etry 198811192019032010 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah, Hukum Ekonomi Syariah, Keadilan, Maslahah.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Ekonomi Syari'ah
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Syari'ah
Depositing User:	Muhammad Yusrizal
Date Deposited:	07 Oct 2026 01:40
Last Modified:	07 Oct 2026 01:40
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7890

Actions (login required)

View Item

Downloads