JURIANSYA, EKO (2026) PENEGAKAN KODE ETIK POLRI TERHADAP ANGGOTA YANG MELANGGAR KODE ETIK PROFESI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Kepolisian Daerah Bengkulu). Magister (S2) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
|
Text
DEPAN.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (470kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (470kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (300kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (246kB) |
|
|
Text
EKO JURIANSYA_2223760003.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Penelitian ini membahas tentang penegakan kode etik profesi Polri terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik di Kepolisian Daerah Bengkulu serta ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih tingginya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Penegakan kode etik menjadi penting sebagai instrumen pengawasan internal guna menjaga integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas anggota Polri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana penegakan kode etik Polri terhadap anggota yang melanggar kode etik profesi di Polda Bengkulu; dan (2) bagaimana kajian siyasah dusturiyah terhadap penegakan kode etik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan kode etik serta mengkaji nilai-nilai keadilan dan amanah dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik di Polda Bengkulu telah dilakukan melalui mekanisme Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), namun belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurang tegasnya pemberian sanksi, lemahnya pengawasan internal, keterbatasan sarana dan prasarana, serta budaya organisasi yang masih mempengaruhi objektivitas penegakan hukum. Dari perspektif siyasah dusturiyah, penegakan kode etik merupakan bagian dari implementasi prinsip keadilan (al „adl) dan amanah (al-amānah), yang menuntut setiap aparat penegak hukum untuk bertanggung jawab secara moral dan spiritual. Pelanggaran kode etik tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif,
| Item Type: | Thesis (Magister (S2)) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Penegakan Kode Etik, Polri, Siyasah Dusturiyah, Integritas, Polda Bengkulu. | ||||||||||||
| Subjects: | Pascasarjana > Hukum Tata Negara | ||||||||||||
| Divisions: | Pascasarjana > Hukum Tata Negara (S2) | ||||||||||||
| Depositing User: | john hendri | ||||||||||||
| Date Deposited: | 09 Oct 2026 08:54 | ||||||||||||
| Last Modified: | 09 Oct 2026 08:54 | ||||||||||||
| URI: | https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/8141 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year
Download Statistics
Download Statistics