ANALISIS YURIDIS DITERBITKANNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Anggriani, Arinka Susan (2023) ANALISIS YURIDIS DITERBITKANNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text (Skripsi) Depan.pdf Download (4MB) | Preview
Preview	Text (Skripsi) BAB I.pdf Download (734kB) | Preview
Preview	Text (Skripsi) BAB II.pdf Download (693kB) | Preview
	Text (Skripsi) Arinka Susan Anggriani 1911150066.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam Skripsi ini, yaitu: (1). Bagaimana kewenangan presiden dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, (2). Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh,peneliti menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif (Normatif Legal Reaserch) dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) diawali dengan polemik Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat dan diberikan jangka waktu perbaikan selama dua tahun akan tetapi pemerintah dalam hal ini presiden selaku kepala Negara tidak mempunyai itikad baik untuk mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Presiden harusnya melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan bukan malah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang menuai banyak penolakan dari kalangan masyarakat. (2) Berdasarkan siyasah dusturiyah, kewenangan presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak sesuai dengan Hukum Tata Negara Islam. Karena yang berhak mengatur hak dan wewenang seorang imam dalam menetapkan suatu aturan adalah al-sulthah al-tasyri’iyah atau disebut kekuasaan legislatif dalam teori Islam dipandang sebagai lembaga tertinggi dalam Negara. Sedangkan kekuasaan eksekutif dalam Isla

Actions (login required)

View Item