TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIFSIYASAH DUSTURIYAH

Agustina, Putri Eka (2023) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIFSIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text (Skripsi) COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Skripsi) BAB I.pdf Download (524kB) | Preview
Preview	Text (Skripsi) BAB II.pdf Download (340kB) | Preview
	Text (Skripsi) Putri Eka Agustina NIM1911150107.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan data pribadi ? (2) Bagaimana pandangan siyasah dusturiyah tentang tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan data pribadi ? Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan data pribadi (2) untuk mengetahui bagaimana pandangan siyasah dusturiyah dalam perlindungan data pribadi. Penelitian menggunakan metode pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: (1) Pentingmya peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi untuk melindungi informasi pribadi agar tidak disalahgunakan dan dimanipulasi. Berdasarkan banyaknya kasus-kasus kebocoran data pribadi yang terjadi, menunjukkan bahwa hak atas privasi warga negara Indonesia sangat rentan untuk disalahgunakan, sehingga dapat merugikan masyarakat. Selain itu, pelanggaran data pribadi tidak hanya diakibatkan oleh kebocoran data pribadi. Pelanggaran juga bisa terjadi dalam hal pemrosesan data pribadi yang tidak bertanggungjawab. Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan data pribadi. (2) Dalam agama Islam telah secara jelas dan nyata mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Data pribadi harus dilindungi karena jika bocor atau disalahgunakan dapat merusak harkat dan martabat seseorang. Dalam konsepnya, melindungi informasi yang bersifat pribadi merupakan kebutuhan primer karena tergolong dalam maqashid syari‟at, yaitu perlindungan kehormatan diri (hifdzul „irdh).

Actions (login required)

View Item