PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.135/PUU-XIII/2015 TENTANG PEMBERIAN HAK PILIH KEPADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA/INGATAN DALAM PEMILIHAN UMUM OLEH KPU PROVINSI BENGKULU (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)

RIZKI, WENI JUNIA (2023) PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.135/PUU-XIII/2015 TENTANG PEMBERIAN HAK PILIH KEPADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA/INGATAN DALAM PEMILIHAN UMUM OLEH KPU PROVINSI BENGKULU (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH). Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text (Skripsi) HALAMAN JUDUL.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Skripsi) BAB I.pdf Download (383kB) | Preview
Preview	Text (Skripsi) BAB II.pdf Download (518kB) | Preview
	Text (Skripsi) SKRIPSI WENI JUNIA RIZKI_1911150035.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk Mengetahui Pelaksanaan Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang Perubahan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Terhadap Pemberian Hak Politik Kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa/Ingatan di KPU Provinsi Bengkulu. (2) Untuk Mengetahui Pelaksanaan Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang Pemberian Hak Politik Kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa/Ingatan Berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian Yuridis Sosiologis dan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) Dalam penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Bengkulu, KPU Provinsi Bengkulu sudah melaksanakan putusan MK No.135/PUU-XIII/2015 dengan baik dengan memfasilitasi dan memperhatikan serius terhadap pemilih kategori ODGJ. Para ODGJ di data dan masuk DPT untuk bisa memberikan hak pilih mereka tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat profesional bidang Kesehatan jiwa asalkan saat berlangsungnya pemungutan suara pemilih kategori ODGJ tersebut tidak sedang sakit/ kambuh. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 sesuai dengan Pandangan Siyasah Dusturiyah yaitu disabilitas termasuk ODGJ dapat ikut menggunakan hak pilihnya selama ia memenuhi syarat. kriteria baligh, berakal dalam Masyru Dustur dan Disabilitas mental yang memenuhi syarat dapat ikut memilih dalam pemilihan umum. Hal tersebut sama dengan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015. Artinya memasukan disabilitas mental yang bersifat tidak permanen dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 135/PUU-XIII/2015 termaksud di dalam kriteria berakal ini karena disabilitas mental yang bersifat tidak permanen memiliki kapabilitas pengetahuan tentang seseorang seperti apa yang pantas dipilih untuk dijadikan pemimpin serta mempunyai sifat dan kebijaksana yang akan dapat menilai dan melihat sosok pemimpin yang akan atau mampu mewujudkan kemaslahatan umat.

Actions (login required)

View Item