TINJAUAN YURIDIS HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA MENJADI CALON KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH (PUTUSAN BAWASLU PROVINSI BENGKULU NOMOR : 001/PS.REG/17/X/2020)

Dede Pratama, Riofaldi (2022) TINJAUAN YURIDIS HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA MENJADI CALON KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH (PUTUSAN BAWASLU PROVINSI BENGKULU NOMOR : 001/PS.REG/17/X/2020). Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno.

Text (Skripsi) 1711150024 Syariah HTN RIOFALDI Dede Pratama.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Permasalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Yuridis Hak Politik Mantan Narapidana Menjadi Calon Kepala Daerah dalam (Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 001/PS.REG/17/X/2020. Bagaimana Mantan Narapidana Menjadi Calon Kepala Daerah Dari Perspektif Siyasah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Mantan Narapidana Menjadi Calon Kepala Daerah berdasarkan dari Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 001/PS.REG/17/X/2020. Dan juga mngetahui bagaimana pandangan Perspektif Siyasah Tentang Mantan Narapidana Ikut Dalam Pemilihan Kepala Daerah, terkait dengan penyelesaian mantan narapidana menjadi calon kepala daerah tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, dengan mengkaji hak politik tersebut dari putusan bawaslu. Sumber data yang digunakan penulis yakni data primer yang berasal dari putusan Bawaslu di Provinsi Bengkulu, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan undangundang, pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa lembaga Bawaslu Provinsi Bengkulu menemukan mantan narapidana menjadi calon kepala daearah Hal tersebut dapat diselesaikan oleh putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor dengan putusan tersebut bahwa mantan narapidana atas nama Agusrin Maryono Najamudin boleh ikut serta dalam pemilihan viii viii kepala daerah tahun 2020. Dari perpektif siyasah setiab warga negara mempunyai hak sebagaimana mantan narapidana tidak ada batasan di dalam Al-Quran dimana hak manusia itu sama dihadapan Allah SWT dalam pemilihan, pandangan islam juga di atur mengenai hak di hadapan hukum dan ini menjadi landasan setiab orang berhak untuk turut serta dalam pemerintahan.

Actions (login required)

View Item