KEWENANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI BENGKULU DALAM HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

Lestari, Kalida Ria (2023) KEWENANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI BENGKULU DALAM HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno.

Text (Skripsi) 1811150033 Syariah HTN KALIDA RIA LESTARI.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana implementasi Kewenangan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah. (2) Apa Kendala dalam Pelaksanaan Kewenangan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah. Tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mencari kejelasan Bagaimana Kewenangan Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu dan Untuk mengetahui Apa saja kendala dalam kewenangan kewenangan kantor wilayah kementrian Hukum dan Hak Asasi Bengkulu dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian empiris atau lapangan. Menggunkan metode ini penulis turun langsung kelapangan serta mempelajari secara intensif tentang permasalahan yang ada dengan melakukan interaksi sosial dengan responden melalui wawancara. Dari penelitian tersebut memperoleh hasil yaitu; (1) Implementasi kewenangan Kanwil Kota Bengkulu dalam pengharmonisian Perda sudah dilakukan. Pada dasarnya dalam pengharmonisasian perda, Kanwil Kota Bengkulu hanya berwewenang melakukan pemfasilitasan dalam pengharmonisasian. Namun pihak pemerintahan daerah belum mengunakan atau memanfaatkan dengan penuh fasilitas yang diberikan Kanwil untuk melakukan Pengahrmonisasan di Kanwil Kota Bengkulu.(2) Kendala dalam Pelaksanaan Kewenangan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah ialah pemahaman tentang harmonisasi, anggaran untuk harmonisasi, sarana dan prasarana, kemdala yang selanjutnya ialah jarak antara pemerintahan daerah dengan kantor wilayah yang menyebabkab komunikasi koordinasi menjadi kurang maksimal. Sehingga butuh upaya peningkatan pelengkapan serta penganggaran untuk mengoptimalisasikan pelaksanaannya.

Actions (login required)

View Item