PERAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BENGKULU DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN BERITA HOAX BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PRESPEKTIF FIQH SIYASAH

Putri, Firma Susianti (2023) PERAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BENGKULU DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN BERITA HOAX BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PRESPEKTIF FIQH SIYASAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno.

Text (Skripsi) 1811150060 Syariah HTN FIRMA.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (10MB) | Request a copy

Abstract

Ada dua hal yang dikaji dalam skripsi ini: Bagaimana peran dinas kominfo dan statiska provinsi Bengkulu dalam upaya pencegahan penyebaran berita hoax berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transasksi elektronik? Dan bagaimana peran dinas kominfo dan statistika provinsi Bengkulu dalam upaya pencegahan penyebaran berira hoax perspektif fiqh siyasah? Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dan meneliti persoalan peran dinas kominfo dan statistik dalam mencegah penyebaran berita hoax di Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Setelah dilakukan penelitian ditemukan bahwa dalam mengatasi penyebaran berita hoax di Bengkulu, dinas kominfo dan statistic melakukan beberapa upaya, seperti upaya awal (up stream) merupakan langkah pengenalan atau sosialisasi mengenai hoax kepada masyarakat. Kemudian upaya tengah (middle stream) yang focus pada penanganan krisis isu dengan cara melakukan pengecekan data terkait hoax, terakhir dengan upaya Akhir (down stream) yaitu melakukan klarifikasi terkait berita hoax yang beredar langsung kepada narasumber yang terkait. Dinas kominfo berperan bersama pemerintah dengan melakukan pencegahan melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik Pasal 28 yang memberi sanksi pada penyebar berita bohong. Dalam perspektif fiqh siyasah menyikapi pencegahan berita bohong dilakukan dengan tabayyun yakni membaca dan bertanya pada sumber yang pasti terkait berita yang beredar, hal ini pula yang diajarkan dalam al-Quran untuk menghindari kemudharatan.

Actions (login required)

View Item