STATUS HUKUM CALON KEPALA DAERAH YANG MENJADI TERSANGKA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Koles, Mohamat Nor (2022) STATUS HUKUM CALON KEPALA DAERAH YANG MENJADI TERSANGKA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno.

Text (Skripsi) 1811150079 NOR KOLES.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Terdapat dua hal yang dikaji dalam penelitian skripsi ini: Bagaiamana kedudukan hukum calon kepala daerah yang berstatus tersangka dalam proses pemilihan kepala daerah? Dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap konsekuensi hukum bagi calon kepala daerah dengan status tersangka? Penelitiian ini bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis tentang kedudukan calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka pasca pemilihan kepala daerah dan dinyatakan terpilih sebagai calon kepala daerah. Serta untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap calon kepala daerah yang berstatus tersangka dari sudut pandang Islam. Dalam suatu contoh kasus pada pemilihan walikota Tulungagung, Sahril Mulyo yang berpasangan dengan Maryanto Bhirowo meraih kemenangan 61,1 persen suara. Namun kemudian Syahril Mulyo ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari kontraktor Susilo Prabowo. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode hukum normatif, yaitu metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Setelah dilakukan analisis atau penelitian ditemukan bahwa, berdasarkan hukum calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka tetaap harus dilantik berdasarkan padal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Syahril Mulyo tidak dapat dikatakan tidak memenuhi Pasal a quo huruf I karena walau dalam status hukumnya sebagai tersangka belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut pandangan fiqh siyasah seorang pemimpin bisa diberhentikan dari jabatannya jika ia telah dinyatakan menyimpang dari syari’at.

Actions (login required)

View Item