PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG KEWENANGAN GUBERNUR BENGKULU SEBAGAI WAKIL PEMERINTAHAN PUSAT DI DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

Dewi, Revi Vitara (2023) PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG KEWENANGAN GUBERNUR BENGKULU SEBAGAI WAKIL PEMERINTAHAN PUSAT DI DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno.

Text (Skripsi) 1811150081 Syariah HTN revi vitara dewi.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk Mengetahui Pelaksanaan Kewenangan Gubernur Bengkulu Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat Di Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Tugas dan Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat di Daerah. (2) Untuk Mengetahui Pelaksanaan Kewenangan Gubernur Bengkulu Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat Di Daerah Berdasarkan Perspektif Siyasah Syar’iyyah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian Hukum Empiris dan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat cukup berperan aktif dalam melakukan hubungan koordinasi baik kepada Bupati/Walikota yang ada di Provinsi Bengkulu dalam membangun daerah, setiap semua kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah Bupati/Walikota atas kepentingan daerah harus melakukan koordinasi dengan Gubernur dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten atau Kota dan Peraturan Kepala Daerah di Provinsi Bengkulu. Tugas dan wewenang Gubernur Provinsi Bengkulu sudah dilakukan dengan baik dalam berperan sebagai fasilitator dalam melakukan pengawasan produk hukum daerah Provinsi Bengkulu. setiap kepala daerah juga harus melakukan koordinasi kepada Gubernur itu sendiri dikarenakan Gubernur mempunyai tanggung jawab langsung kepada Pemerintahan pusat. (2) Pelaksanaan Kewenangan Gubernur Bengkulu Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat Di Daerah Berdasarkan Perspektif Siyasah Syar’iyyah, kedudukan Gubernur sebagai kepala daerah atau perpanjangan tangan Pemerintah Pusat kepada Daerah sudah optimal melakukan tugas dan wewenangnya, seorang Gubernur memiliki peran yang cukup strategis sebagai wakil pemerintah di daerah, Karena Setiap kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan negara, eksekutif maupun legislatif harus didasarkan pada tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka (iqamah al-mashalih wa izalah al-mafasid). Dalam implementasinya, mencegah terjadinya kemafsadatan harus didahulukan dari pada upaya mewujudkan kemaslahatan (dar’u almafasid muqaddam ‘ala jalbi al-mashalih).

Actions (login required)

View Item