KEWENANGAN CAMAT DALAM PROSES EVALUASI PENGAJUAN DANA DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus di Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)

Lorenza, Cica (2023) KEWENANGAN CAMAT DALAM PROSES EVALUASI PENGAJUAN DANA DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus di Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan). Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno.

Text (Skripsi) 1911150022 Syariah HTN CICA Lorenza.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (8MB) | Request a copy

Abstract

Evaluasi pengajuan Dana Desa yang dilakukan oleh Camat bertujuan agar APBDes yang telah diajukan oleh kepala Desa dapat dievaluasi kembali agar jika terdapat kesalahan, kekeliruan ataupun ketidaksesuaian dari dokumen pengajuan Dana Desa maka rancangan APBDes bisa direvisi dan dibenahi sebelum disampaikan ke kabupaten. Tetapi seringkali proses evaluasi pengajuan Dana Desa berjalan sangat lambat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka pelaksanaan kewenangan Camat sebagai pihak yang memberikan pengawasan dan pembinaan dalam proses evaluasi pengajuan Dana Desa belum bisa dikatakan efektif. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh peneliti menggunakan metode penelitian dengan spesifikasi penelitian Yuridis Sosiologis atau disebut juga penelitian yuridis Empiris, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, penelitian ini bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: 1. Pelaksanaan kewenangan Camat dalam proses evaluasi pengajuan dana Desa sudah terlaksana namun belum maksimal dalam melakukan koordinasi terhadap bawahannya baik staff pegawai Kecamatan, Kepala Desa, dan BPD. Penghambat pelaksanaan kewenangan Camat dalam proses evaluasi pengajuan Dana Desa yaitu kurangnya SDM Perangkat Desa dan BPD. Kendala inilah yang menyebabkan proses evaluasi Dana Desa itu menjadi lambat karena masih banyaknya kesalahan-kesalahan dalam rancangan pengajuan Dana Desa yang disampaikan ke pihak Kecamatan. Serta kurangnya komunikasi antara pemerintah Desa dan pemerintah Kecamatan sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang memicu terjadinya suasana kerja yang tidak kondusif bagi produktivitas kerja para Staf dan Pegawai di Kecamatan Ulu Manna, 2. Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap kewenangan Camat dalam proses evaluasi pengajuan dana Desa belum sesuai dengan konsep siyasah dusturiyah, karena masih banyak terdapat hal-hal yang belum terealisasikan pada proses pelaksannaan kewenangan Camat diantaranya masih terdapat Desa yang belum mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara langsung dari pihak Kecamatan sendiri.

Actions (login required)

View Item