TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG –UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Juita, Defsa Setia (2023) TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG –UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno.

Text (Skripsi) 1911150044 Syariah HTN DEFSA SETIA JUITA.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya penerapan ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, apakah penerapan ambang batas sebagai syarat pencalonan pemimpin tersebut relevan dengan konsep pengangkatan kepala negara berdasarkan Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, pertama, Apa Pertimbangan Presidential Threshold sebesar 20% Dalam Undang-Undang Nomoor 7 Tahun 2017 ? Kedua, bagaimana relevansi sistem Presidential Threshold ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah? Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan metode pendekatan perbandingan (comparative approach). Sumber data yang digunakan yakni data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan (library research) yang kemudian dianalisis melalui metode interpretasi gramatikal dan metode interpretasi otentik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pertimbangan Presidential Threshold 20% dalam undang-undang Pemilihan umum merupakan suatu hal yang tidak mungkin atau diluar nalar rasioanal. Adanya ambang batas bagi partai politik untuk mengajukan pasangan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum yang dilaksanakan serentak,menimbulkan implikasi yuridis,yakni menyalahi UUD 1945 tentang sistem presidensil,bertentangan dengan pasal 6A ayat (2) UUD 1945,dan menyalahi hak warga Negara dalam UUD 1945. Dengan adanya presidential threshold jelas bahwa pemerintahan semakin membatasi hak konstitusional warga negara. 2) Dalam siyasah dusturiyah tidak menjelaskan bahwa seorang pemimpin baik itu Presiden atau DPR ada batasan-batasan tertentu untuk bisa dilantik melainkan lebih kepada syarat-syarat khusus yang tentunya sesuai dengan agama dan apa yang diajarkan Rasulullah.

Actions (login required)

View Item