PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI BATAS SUNGAI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2011 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIAH (Studi Kasus di Bantaran Sungai Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu)

SINARTA, RESTI AYU (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI BATAS SUNGAI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2011 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIAH (Studi Kasus di Bantaran Sungai Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu). Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text DEPAN.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (448kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (583kB) | Preview
	Text (SKRIPSI) RESTI_1911150004.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Penegakan Hukum terhadap pembangunan di garis sempadan sungai terhadap pembangunan di garis sempadan sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Studi di Kota Bengkulu, (2) Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Penegakan Hukum terhadap pembangunan di garis sempadan sungai terhadap pembangunan di garis sempadan sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Studi di Kota Bengkulu? Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan peneliltian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Tehnik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawancara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Lurah dan masyarakat Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dalam penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai, ada beberapa permasalahan yang kurang maksimal dilakukan oleh Satpol PP Kota Bengkulu diantaranya baru dilaksankan hanya sebatas sosialisi tentang garis sempadan sungai, kemudian dalam memberikan sanski dan teguran terhadap masyarakat yang melangggar garis Sempadan sungai, kemudian permasalahan selanjutnya tidak adanya tindak tegas dalam menertibkan pengusaha dan warga yang mendirikan bangunan di bantaran sungai, serta permasalahan lainnya kurang kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan mengacuhkan aturan yang ada seolah-oleh mereka tidak tahu. Penyelesai terhadap bangunan yang melanggar garis Sempadan sungai, menurut Siyasah Dusturiyah permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui Tathbiq al-ahkam yang mana membahas ilmu tata atur penerapan hukum Islam setelah dilegislasi, diterima sebagai sumber otoritatif, dan tertuang dalam bentuk qonun. Penerapan hukum berhubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan bertindak atas nama hukum atau undang-undang jika dianalogikan ke permasalahan yang dibahas maka peran dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Satpol PP kemudian dalam Siyasah Dusturiyah yang mempunyai wewenang tersebut ialah imam (pemimpin). Begitu pula dengan pembahasan penegakan hukum garis sempadan sungai dalam menyelesaikan pelanggaran garis sempadan sungai harus mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang ada agar tidak keluar dari peran dan fungsinya masing-masing

Actions (login required)

View Item