PERJANJIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN PADANG GUCI HULU KABUPATEN KAUR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM KELUARG ISLAM

SOLIMAN, SOLIMAN (2023) PERJANJIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN PADANG GUCI HULU KABUPATEN KAUR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM KELUARG ISLAM. Masters thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (321kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (806kB) | Preview
	Text (THESIS) SOLIMAN 2111680009 .pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana praktik perjanjian tentang harta bersama antara suami dan istri pada masyarakat Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur?.2) bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum keluaraga Islam terhadap perjanjian tentang harta bersama pada masyarakat kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur?. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, bentuknya field research (penelitian lapangan), peneliti mengunjungi objek penelitian di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur sebagai objek penelitian. Tekni analisis data menggunakan: (a). pengumpulan data (data collection), (b). reduksi data (data reduction) (c). penyajian data (data display) (d). Penarkan kesimpulan atau verifikasi (conclutions). Penelitian ini menyimpulkan bahwa:1.Perjanjian tentang harta bersama pada masyarakat kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur disebabkan atas kesepakatan kedua belah pihak antara suami dan istri yang didasari oleh perbuatan suami yang terus menerus melakukan kesalahan/pelanggaran hingga jika mengulangi kembali, maka semua harta jatuh ketangan istri jika istri mengajukan untuk berpisah. 2. Ditinjau dari sisi hukum yang berlaku, praktik ini tidak sejalan dengan hukum positif di Indonesia karena bertentangan dengan pasal 97 KHI duda dan janda masing-masing separuh dan pasal 35 UU No 1 Tahun 1945 menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh semasa perkawinan adalah harta bersama. Dalam tinjauan hukum islam, praktik perjanjian ini mengandung maslahat dan mudharat. Maslahatnya lebih sedikit dan mudharatnya lebih banyak sehingga disimpulkan bahwa perjanjian tentang harta bersama pada masyarakat Kecamatan Padang Guci Hulu tergolong urf fasid.

Actions (login required)

View Item