TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PAJAKBUMI DAN BANGUNAN

ANJELINA, SISI (2022) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PAJAKBUMI DAN BANGUNAN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno.

Text File Skripsi SISI.pdf Download (10MB)

Abstract

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Dalam Penegakan Perda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, Sisi Anjelina NIM. 1811150035 Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu :1). Bagaimana Kewenanga Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Dalam Penegakan Perda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perspektif Fiqh Siyasah? 2).Apa faktor penghambat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang dalam penegakkan Perda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan?. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui Bagaimana Kewenanga Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Dalam Penegakan Perda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perspektif Fiqh Siyasah? 2). Untuk mengetahui faktor penghambat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang dalam penegakkan Perda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Yuridis Empiris) adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara sesama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan Dalam pandangan fiqh siyasah Kewenangan Badan Keuangan Daerah dalam penegakkan perda sudah sejalan dengan prinsip pemerintahan Islam. Dengan adanya pengoptimalkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan Keuangan daerah yang bertujuan untuk mengembang sektor infraktruktur daerah masing-masing. Adanya pembangunan infraktur yang akan memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Oleh karena itu sudah sesuai dengan prinsip fiqh siyasah untuk kemaslahatan umat. Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) faktor yang menjadi penghambat Badan Keuangan Daerah dalam penegakan perda Belum ada sanksi yang mengikat dan membuat efek jera kepada Wajib Pajak. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran WP membayar pajak. Terdapat beberapa daerah yg masih susah untuk mendapatkan akses perpajakan. Terkadang masih ada masyarakat yang tidak percaya dengan petugas pajak. Keterbatasan BKD untuk mensosialisasikan Perda dan Kewajiban Pembayaran PBB kepada Masyarakat

Actions (login required)

View Item