ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

APRILIYANTO, ANDIKA (2023) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate thesis, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.

Preview	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (347kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (381kB) | Preview
	Text (SKRIPSI) ANDIKA APRILIYANTO_1711150103.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Andika Apriliyanto. NIM. 1711150103. Judicial review UU no. 11/20 tentang ciptakerja berhilir kepada perintah dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperbaiki undang- undang tersebut. Apabila UU no. 11/2020 tentang ciptakerja tersebut tidak diperbaiki maka undang- undang tersebut akan dicabut. Namun Pemerintah menerbitkan PERPPU no. 02/2022 tentang ciptakerja yang kemudian di setujui oleh DPR menjadi UU no. 06/2023 tentang cipta kerja. DPR dan pemerintah tidak mengikuti amar putusan dari MK. Oleh sebab itu penelitian ini menedapati dua rumusan masalah. Pertama, Bagaimana Analisis Yuridis putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang undang- undang ciptakerja? Kedua, bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap amar putusan MK no. 91/PUU-XVIII/2020 tentang undang- undang ciptakerja? Adapun tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan MK no 91/PUU-XVIII/2020 tentang undang- undang ciptakerja. Kedua, untuk mengetahui bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap putusan mk no. 91/PUU-XVIII/2020 tentang undang�undang cipta kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian skripsi ini bahwa apa yang dilakukan DPR dan pemerintah adalah bertentangan dengan putusan MK dan menciderai kepastian hukum dari kedudukan hukum putusan MK. Sebab putusan MK bersifat final dan mengikat para pihak didalamnya untuk mengikuti putusan tersebut. Kesimpulan penelitian ini adalah DPR dan pemerintah yang tidak mengikuti perintah putusan MK menciderai kepastian hukum dari kedudukan hukum putusan MK dan membawa potensi hilangnya keseimbangan koridor-koridor kekuasaan didalam Negara.

Actions (login required)

View Item