ANALISIS KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSEFEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

SIHANTORI, BOGI (2023) ANALISIS KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSEFEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Masters thesis, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.

Preview	Text (Tesis) DEPAN.pdf - Submitted Version Download (3MB) | Preview
Preview	Text (Tesis) BAB I.pdf - Submitted Version Download (577kB) | Preview
Preview	Text (Tesis) BAB II.pdf - Submitted Version Download (715kB) | Preview
	Text (Tesis) BOGI SIHANTORI_NIM 2111760010.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Persoalan yang dikaji di dalam penelitian ini yaitu, 1.Bagaimana Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?2. Bagaimana Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah?, tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini yaitu 1.Untuk menganalisis kewenangan badan pengawas pemilihan umum berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. 2.untuk menganalisis kewenangan badan pengawas pemilihan umum perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (Library Research), sehingga menghasilkan hasil penelitian yaitu, (1) bahwa kewenangan Bawalu didalam Pengawasan serta melakukan penyelesaian pelangggaran Pemilu diberikan oleh undang-undang kewenangannya, sehingga KPU sudah seharusnya melaksanakan putusan dari Bawaslu dengan melaksanakan dari putusan tersebut karena putusan Bawaslu telah melalui penelaaahan sehingga ditindaklanjuti dengan melaksanakan putusan tersebut. (2) bahwa kewenangan Bawalu berdasarkan siyasah dusturiyah adalah sebagai kemaslahatan masyarakat dengan melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran administratif Pemilu, sehingga dengan demikian didalam Islam ada yang dianamakan sebagai wilayah al-hisbah dimana bertindak sebagai lembaga pengawasan terhadap amar ma’ruf nahi munkar, hal ini pun sejalan dengan Bawaslu yang melakukan pengawasan terhadap Pemilu agar sejalan dengan konstitusi dan melakukan penindakan terhadap yang melakukan pelanggaran administratif Pemilu.

Actions (login required)

View Item