PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 TENTANG DESAIN PEMILIHAN UMUM SERENTAK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Dona Putra, Muhammad (2023) PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 TENTANG DESAIN PEMILIHAN UMUM SERENTAK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Masters thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text DEPAN.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (406kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (600kB) | Preview
	Text (THESIS) MUHAMMAD DONA PUTRA_2111760001.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Persoalan yang dikaji di dalam penelitian ini yaitu, 1.Bagaimana Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Tentang Desain Pemilihan Umum Serentak?2.Bagaimana Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Tentang Desain Pemilihan Umum Serentak Perspektif Fiqh Siyasah? 3.Bagaimana Konstektualisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Prinsip-Prinsip Umum Dalam Fiqh Siyasah?. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (Library Research), sehingga menghasilkan hasil penelitian yaitu, (1) bahwa Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 terkait desain pemilu serentak, terdapat beberapa varian desain pemilu yang masih belum memenuhi unsur-unsur dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Lebih jauh, karena pengaturan pemilu serentak yang berlaku saat ini belum efektif menciptakan relasi konstruktif antara eksekutif dan legislatif baik di tingkat nasional maupun di daerah untuk mengkonsolidasi demokrasi, maka usulan untuk memilih model pemilu serentak dengan pembagian pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal menjadi salah satu pilihan alternatif yang diprioritaskan dan dirasa tepat serta menjadi gagasan utama yang dibawa melalui revisi UU Pemilu. (2) bahwa Putusan MK Nomor 55/PUU XVII/2019 merupakan model pilihan yang akan diterapkan dalam system Pemilu serentak di Indonesia untuk memilih pemimpin di Negara Indonesia ini, jika dikaitkan dengan fiqh siyasah bahwa di dalam Islam diwajibkan untuk memilih seorang pemimpin. Akan tetapi berkenaan dengan model pilihan yang akan diterapkan itu dikembalikan kepada system dalam suatu Negara yang mana yang terbaik bagi Negara tersebut. Dapat dilihat dari praktik pada zaman khulafaur rasidin, ada yang ditunjuk langsung dalam pemilihannya ada pula yang ditunjukan berdasarkan hasil musyawarah. 3. bahwa Negara adalah alat untuk merealisasikan kedudukannya sebagai hamba Allah dan mengaktualisasikan fungsinya sebagai khalifah Allah, untuk mencapai keridhaan Allah, kesejahteraan duniawi dan ukhrawi, serta menjadi rahmat bagi sesama manusia dan alam lingkungannya. Dengan prinsip tersebut diatas maka perlu politik hokum untuk menindaklanjuti putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 dengan melihat berbagai kekurangan dengan banyaknya penyelenggara Pemilu serentak yang meninggal dunia pada tahun 2019 yang lalu, sehingga diperlukan legal policy oleh pembentuk undang undang.

Actions (login required)

View Item