RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

As‟ad Almusarry, Roby (2023) RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (421kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (435kB) | Preview
	Text (Skripsi) ROBY ASAD ALMUSARRY_1811150125.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu. 2. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu menurut Siyasah Dusturiyah, Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan peneliltian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Tehnik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawaancara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu belum berjalan secara baik karena ada beberapa kendala yaitu: sumber daya manusia panitia RANHAM masih banyak yang belum memahami konsep HAM secara baik dan benar, belum adanya persamaan persepsi terhadap HAM sehingga masih cenderung beranggapan bahwa RANHAM merupakan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM saja bukan tupoksi daerah Kabupaten/Kota dan elemen masyarakat. Sarana prasarana penunjang pelaksanaan RANHAM banyak yang tidak tersedia sehingga sering pelaksanaan RANHAM terhambat karena hal-hal yang bersifat teknis, anggaran pelaksanaan kegiatan RANHAM terbatas sehingga tidak bisa menjangkau daerah-daerah kepulauan terluar/terpencil dan daerah-daerah pegunungan, kesadaran dari panitia RANHAM Kabupaten/Kota untuk menyampaikan laporan kegiatan RANHAM kurang sehingga sekretariat RANHAM sulit memantau pelaksanaan RANHAM di x Kabupaten / Kota. Kajian Siyasah Dustiryah menyerahkan semuanya kepada umat islam untuk membentuk dan mengatur pemerintahan serta menyusun konstitusi dengan perkembangan zaman dan konteks sosial masyarakatnya. Dalam hal ini dasardasar hukum islam lainya, seperti ijma’, qiyas, istikhsan, maslaha mursalah, dari „Uruf memegang peranan penting dalam perumusan konstitusi dalam RANHAM. Hanya saja penerapan dasar-dasar tersebut tidak boleh bertentangan dengannan prinsip-prinsip pokok yang telah digariskan dalam Al-Qur‟an dan Sunnah.

Actions (login required)

View Item