KONSTITUSIONALITAS PENGANGKATAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIAH

MUBIN, SYAHRUL (2023) KONSTITUSIONALITAS PENGANGKATAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (333kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (549kB) | Preview
	Text (SKRIPSI) SYAHRUL MUBIN 1911150095.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Konstitusionalitas Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Otonomi Daerah ? (2) Bagaimana Tinjauan Siyasah Tanfidziah Tentang Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ? Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) Mengetahui Konstitusionalitas Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Otonomi Daerah. (2) Mengetahui Tinjauan Siyasah Tanfidziah Tentang Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. penelitian menggunakan metode pendekatan perundang-undangan serta konseptual. pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang serta regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengangkatan Kepala Otorita IKN bertentangan dengan konstitusi (Inkonstitusional), dalam hal ini Pada Pasal 5 Ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara, mengenai Pengangkatan kepala otorita Ibu Kota Nusantara dalam hal ini bertentangan dengan UUD NRI 1945, UU pemilihan kepala Daerah, dan UU kementerian. bahwa menyatakan kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis. (2) Dalam islam, setiap kebijakan kekuasaan tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran islam, dan politik kekuasaan harus mempertimbangkan kemaslahatan umatnya. Akan tetapi kebijakan-kebijakan di dalam UU IKN tidak tidak memperhatikan kemaslahatan umat, kemudian mencuri hak rakyat dalam hal ini: pertama terjadinya pemborosan anggaran, sebenarnya aturan itu sudah ada. Tapi, untuk memuluskan keinginan yang dimau pemerintah maka dibuat aturan baru. Kedua menciderai hak rakyat, dalam hal ini presiden menggunakan hak prerogatifnya, Padahal sudah ada aturan bahwa itu adalah dipilih oleh rakyat.

Actions (login required)

View Item