IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI BENGKULU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Vinata, Riska Sintia Axola (2023) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI BENGKULU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text DEPAN.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (396kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (558kB) | Preview
	Text (Skripsi) RIZKA SINTIA AXOLA VINATA_1911150114.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Persoalan yang dikaji di dalam penelitian ini yaitu, 1.Bagaimana implementasi perda provinsi Bengkulu nomor 8 tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi Bengkulu? 2.Bagaimana Tinjauan fiqih siyasah tentang perda provinsi Bengkulu nomor 8 tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi Bengkulu?, tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini yaitu 1.Untuk menjelaskan implementasi perda provinsi Bengkulu nomor 8 tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi Bengkulu. 2.Untuk menjelaskan Tinjauan fiqih siyasah tentang implementasi perda provinsi Bengkulu nomor 8 tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi Bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseacrh), sehingga menghasilkan hasil penelitian yaitu, (1) bahwa pantai panjang telah memiliki berbagai fasilitas yang diberikan kepada pedagang untuk berjualan di sekitar partai panjang Bengkulu, akan tetapi kenyamanan bagi wisatawan belum terakomodir dengan baik, karena fasilitas yang kurang memadai serta objek wisata yang masih tidak terkelola dengan baik dibuktikan dengan masih banyak sampah serta pengelolaan parker yang membuat wisata pantai panjang idak menarik dan menjadi objek wisata yang tidak membuat nyaman wisatawan. (2) bahwa kebijakan yang diambil oleh Gubernur bersama dengan DPRD untuk pengembangan pariwisata yang ada di Provinsi Bengkulu, khususnya dikawasan pantai panjang. Didalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Bengkulu disebutkan bahwa bentuk pengembangan pariwisata pantai panjang yaitu dengan bekerjasama dengan semua pihak, baik itu pihak hotel, restoran ataupun pihak pedagang kaki lima, tentunya untuk kemajuan perekonomian masyarakat. Dengan pantai panjang yang asri dan bersih maka akan meningkat wisatawan sehingga ekonomi masyarakat pun meningkat dan juga kemaslahatan masyarakat pun dapat tercapai.

Actions (login required)

View Item