ANALISIS PRESIDENTIAL TRESHOLD 20% BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM SERENTAK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN HAK ASASI MANUSIA

Kusuma, Abdi (2023) ANALISIS PRESIDENTIAL TRESHOLD 20% BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM SERENTAK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN HAK ASASI MANUSIA. Masters thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text DEPAN.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (Thesis) ABDI KUSUMA_2011760023.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan presidential threshold 20% dalam dimensi Undang- Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Prespektif Hak Asasi Manusia (HÄM) dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap presidential threshold 20% yang terkandung dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah library research berbasis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya Ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden (Presidential Threshold) Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 dalam pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) tidaklah melanggar nilai-nilai universal dan egaliter. Tidak ada diskriminasi dalam penerapan Presidential Threshold di Indonesia, semua pihak baik individu maupun kelompok dapat mencalonkan diri atau orang lain untuk maju dalam Pemilu presiden. Pandangan teori universalitas Hak Asasi Manusia mengenai Presidential Threshold tidaklah melanggar nilai-nilai persaman dan kesetaran seluruh umat manusia, sebab seluruh warga negara Indonesia tetap bisa mencalonkan diri untuk maju dalam Pilpres dengan memenuhi persyaratan dan mekanisme tertentu. Dalam kacamata teori relativitas budaya Hak Asasi Manusia (HAM) juga tidaklah melanggar nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia, sebab perumus Presidential Threshold dalam undang-undang ini adalah DPR yang memiliki legitimasi sebagai representasi rakyat Indonesia. Indonesia adalah satu-satunya negara penganut sistem presidensil yang menerapkan Presidential Threshold, maka dari itu dapat dikatakan sebagai ciri khas badaya demokrasi Indonesia yang sejalan dengan teori relativitas budaya Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih mengutamakan nilai-nilai lokal.

Actions (login required)

View Item