IMPLEMENTASI PEMBERIAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 DAN HUKUM ISLAM

PANDIAWAN, TEDDY HARI (2023) IMPLEMENTASI PEMBERIAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 DAN HUKUM ISLAM. Masters thesis, UIN FAS Bengkulu.

	Text BAGIAN DEPAN.pdf Download (856kB)
	Text BAB I.pdf Download (521kB)
	Text BAB II.pdf Download (705kB)
	Text TEDDY HARI PANDIAWAN_2011680034.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah : Pertama, mendeskripsikan ketentuan kewajiban pemberian nafkah setelah bercerai bagi suami PNS PP dalam Nomor 10 tahun 1983. Kedua, menganalisis implementasi PP dalam Nomor 10 tahun 1983 tentang ketentuan kewajiban pemberian nafkah setelah bercerai bagi suami PNS menurut hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, menggunakan pendekatan normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah : pertama, Kewajiban memberikan nafkah kepada bekas isteri telah diatur oleh pemerintah dalam PP Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Tetapi, Islam mengatur bahwa seorang bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas isteri selama masa iddah. Dengan kata lain, jika masa iddahnya telah selesai maka putus pula kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah kepada bekas isterinya itu, kecuali nafkah untuk anak yang masing dalam tanggungan. Kedua, pengimplementasian PP Nomor 10 tahun 1983 memerlukan political will pemerintah mengkaji kembali aturan-aturan tersebut terutama bagi keluarga baru bekas suami memiliki perbedaan substansi dengan ketentuan Hukum Islam.

Actions (login required)

View Item