ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS (PLT) DALAM MASA TRANSISI PEMERINTAHAN BERDASARKAN PASAL 201 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH

ANGGRAINI, SELA (2023) ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS (PLT) DALAM MASA TRANSISI PEMERINTAHAN BERDASARKAN PASAL 201 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (295kB)
	Text BAB II.pdf Download (520kB)
	Text SELA ANGGRAINI_1911150026.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Persoalan yang dikaji di dalam penelitian ini yaitu, 1.Bagaimana Analisis Pelaksanaan Tugas (Plt) Dalam Masa Transisi Pemerintahan Berdasarkan Pasal 201 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah? 2.Bagaimana Analisis Pelaksanaan Tugas (Plt) Dalam Masa Transisi Pemerintahan persepektif Siyasah Dusturiah?. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (Field Research), metode penelitian yang digunakan deskriptif mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasikan permasalahan atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku. Metode penelitian deskriptif pada hakikatnya adalah mencari teori, bukan menguji teori. Metode ini menitik-beratkan pada observasi dan suasana alamiah. Sehingga menghasilkan hasil penelitian yaitu, (1) bahwa PJ Bupati tentunya akan membuat kebijakan untuk kemajuan masyarakat, kecuali yang telah dilarang didalam peraturan yang bukan menjadi kewenangan sebagai seorang Penjabat penggati. Pj Bupati Bengkulu Tengah dalam melakukan tugas, kewenangan serta kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana melaksanakan atau meneruskan kebijakan Bupati sebelumnya. (2) bahwa Pusat Kota Bengkulu Tengah telah ada bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu. Akan tetapi yang terpenting adalah seorang pemimpin atau kepala daerah harus melakukan kebijakan daerah untuk kepentingan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan ummat.

Actions (login required)

View Item