PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Bengkulu Selatan)

PANDRI PUTRA, ROLAND (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Bengkulu Selatan). Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (707kB)
	Text BAB I.pdf Download (580kB)
	Text BAB II.pdf Download (803kB)
	Text ROLAND PANDRI PUTRA.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan 2. Bagaiaman Kajian Fiqh Siyasah terhadap perlindungan hukum benda cagar budaya berdasarkan Undang￾Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Kabupaten Bengkulu Selatan Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan peneliltian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Tehnik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawancara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan dan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum terhadap Situs Cagar budaya di Kabupaten Bengkulu Selatan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan belum berjalan dengan optimal. Faktor internal dan eksternal telah menjadi kendala bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap benda Cagar Budaya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah berupaya sebaik mungkin untuk mengatasi kendala tersebut dengan melakukan penyuluhan tentang pentingnya pelestarian cagar budaya dan memperkuat koordinasi serta kerjasama dengan masyarkat untuk meningkatkan pengawasan terhadap cagar budaya, kemudian permasalahan selanjutnya belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perlindungan hukum cagar budaya atau yang mengatur mengenai pengelolaan beda cagar budaya. Dalam tinjauan fikih siyasah konsep perlindungan dan pelestarian ini disamakan viii ix dengan kewajiban menjaga harta negara yang dilakukan oleh pemerintah dikarenakan tujuannya untuk mengingatkan kepada generasi mendatang bahwa adanya Daulah atau kekuasaan di zaman dahulu yang memang memiliki kebudayaan, menghargai inovasi-inovasi, karya-karya, pengalaman yang bermanfaat bagi generasi sekarang, dan peninggalan Sejarah termasuk didalamnya cagar budaya akan memberikan penghasilan untuk negara.

Actions (login required)

View Item