TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP POLITIK DINASTI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF HAK ASASI DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

PRAYOGI, RENALDI (2023) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP POLITIK DINASTI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF HAK ASASI DAN DEMOKRASI DI INDONESIA. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (915kB)
	Text BAB I.pdf Download (728kB)
	Text BAB II.pdf Download (914kB)
	Text RENALDI PRAYOGI.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1. Bagaimana Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Politik Dinasti Perspektif Hak Asasi Dan Demokrasi Di Indonesia 2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Politik Dinasti Perspektif Hak Asasi Dan Demokrasi Di Indonesia, Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Politik Dinasti Perspektif Hak Asasi Dan Demokrasi Di Indonesia, Praktik politik dinasti di Indonesia telah berlangsung sejak zama pra reformasi. Sebelumnya politik dinasti cenderung terjadi di pemerintahan pusat, namun kini praktik politik dinasti lazim ditemukan pada pemerintahan daerah. Hal ini dibuktikan dengan masifnya praktik politik dinasti daerah, di mana pada tahun 2020 sendiri terdapat 158 calon yang terafiliasi dengan elit politik. Masifnya praktik politik dinasti di daerah ini dikhawatirkan dapat menciderai prinsip demokrasi yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi yang kemudian berdampak pada menurunnya tata kelola pemerintahan di daerah. Untuk itu, diperlukan upaya untuk menghambat praktik politik dinasti di Indonesia. Saat ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah telah mengatur pembatasan masa jabatan kepala daerah dalam dua periode, namun belum terdapat pengaturan untuk membatasi calon kepala daerah yang berasal dari kerabat atau keluarga kepala daerah petahana. faktor kompetensi dalam mengembang amanah tersebut.

Actions (login required)

View Item