IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELENGARAAN PELAYANAN PENGAMANAN DAN PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi di Polda Bengkulu)

PRATAMA, PRIZKI MULYAN (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELENGARAAN PELAYANAN PENGAMANAN DAN PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi di Polda Bengkulu). Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Download (833kB)
	Text BAB II.pdf Download (901kB)
	Text PRIZKI MULYAN PRATAMA_2011150026_2.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Kebebasan menyampaikan pendapat di Muka Umum diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum yaitu unjuk rasa atau demonstrasi, dalam pelaksanaan unjuk rasa, pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan dan melindungi massa aksi . Adanya kegiatan unjuk rasa dan ketika berlangsungnya kegiatan unjuk rasa diketahui adanya kerusuhan, seperti dorong mendorong, pukul memukul antara aparat keamanan (Polisi) dengan peserta unjuk rasa. Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimana Implementasi Perkapolri Nomor 7 tahun 2012 di Polda Bengkulu, (2) Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Perkapolri No 7 tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan Implementasi Perkapolri Nomor 7 tahun 2012 dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan terhadap Perkapolri Nomor 7 tahun 2012 perspektif Fiqih Siyasah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif dengan Pendekatan Hukum yuridis empiris. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Daerah Bengkulu Polisi dalam Implementasi Peraturan xv Kepala Kepolisian Nomor 7 tahun 2012 sudah terlaksanakan, hanya saja, dalam pelaksanaannya terkadang polisi masih mengakibatkan kerugian demi menciptakan ketertiban umum pada aksi penyampaian pendapat di muka umum. Ditinjau dalam Perspektif Fiqih siyasah terkait, bahwa pihak polisi telah menempatkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan manusia serta telah amanah dalam melaksanakan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 mengenai tata aturan keamanan dan ketertiban demonstrasi.

Actions (login required)

View Item