PENGGUNAAN PENDEKATAN OMNIBUS LAW DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Tata Cara Perpajakan)

Hadi Kurniawan, Dwiki Sastro (2023) PENGGUNAAN PENDEKATAN OMNIBUS LAW DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Tata Cara Perpajakan). Undergraduate thesis, uinfas bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (869kB)
	Text BAB I.pdf Download (525kB)
	Text BAB II.pdf Download (708kB)
	Text Dwiki Sastro Hadi Kurniawan.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skirpsi ini, yaitu: 1) Bagaimana Penggunaan Pendekatan Omnibus law Dalam Penyusunan Peraturan Pemerintah, 2) Bagaimana Kajian Siyasah Dusturiyah Terhadap Pendekatan Omnibus law Dalam Penyusunan Peraturan Pemerintah Perspektif Siyasah Dusturiyah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Aproach). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1.Penggunaan pendekatan omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hanya akan menyebabkan perosalan baru di bidang peraturan perundang�undangan karena peraturan pemerintah yang disusun menggunakan pendekatan omnibus law memiliki strutur yang rumit dan sulit dipahami sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlakuan Perpajakan untuk kemudahan Berusaha, padahal urgensi dari adanya peraturan pelaksana adalah untuk melaksanakan dan mengatur ketentuan lebih rinci yang terdapat dalam Undang-undang Induknya. Oleh sebab itu, penulis menyarankan agar pendekatan omnibus law sebaiknya tidak dalam penyusunan peraturan delegasi, terutama dalam penyusunan Peraturan pemerintah. 2.Selalu mengedepankan regulasi dalam setiap tindakan pembuatan program pembangunan dan dalam menentukan kebijakan. Pentingnya keterbukaan dan musyawarah kepada masyarakat agar tercipta harmonisasi pemerintah dengan warganya.

Actions (login required)

View Item