IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 PASAL 50 AYAT (3) TENTANG KEHUTANAN TERHADAP KERUSAKAN HUTAN DI KABUPATEN SELUMA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH

KURNIAWAN, HENGKI (2024) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 PASAL 50 AYAT (3) TENTANG KEHUTANAN TERHADAP KERUSAKAN HUTAN DI KABUPATEN SELUMA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (617kB)
	Text BAB II.pdf Download (685kB)
	Text HENGKI KURNIAWAN_2011150072.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi UU No. 41 Tahun 1999 pasal 50 ayat (3) tentang kehutanan terhadap kerusakan hutan di Kabupaten Seluma. 2) Untuk mengetahui bagaimana implementasi UU No. 41 Tahun 1999 pasal 50 ayat (3) terhadap penebangan liar di Kabupaten Seluma perspektif Siyasah Dusturiyyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan jenis kualitatif. Data diperoleh dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari penelitian yang sudah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Implementasi Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) tentang kehutanan di Kabupaten Seluma menunjukkan upaya pemerintah dan masyarakat dalam melindungi hutan dan mengatasi kerusakan yang terjadi. Meskipun telah dilakukan berbagai langkah, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk menghindari kesalahpahaman dan kebingungan dalam transmisi informasi kebijakan. Selain itu, alokasi sumber daya manusia dan finansial juga perlu ditingkatkan untuk mendukung kegiatan pelestarian hutan. Peningkatan sikap dan komitmen positif dari pelaksana kebijakan serta penyederhanaan struktur birokrasi juga menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Dengan memperkuat aspek-aspek ini, implementasi UU tentang kehutanan di Kabupaten Seluma dapat lebih sesuai dengan teori implementasi kebijakan yang ada. 2) Ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyyah, implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 50 ayat 3 tentang kehutanan di Kabupaten Seluma perlu memastikan kebijakan yang dijalankan sesuai dengan prinsip￾prinsip hukum dan nilai-nilai Islam dalam menjaga lingkungan. Langkah-langkah yang diambil harus didasarkan pada ketentuan hukum yang ada untuk melindungi ekosistem hutan dari kerusakan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, ix sambil memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Upaya pemberdayaan masyarakat, kampanye kesadaran, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar hukum yang merusak hutan juga penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Actions (login required)

View Item