PERAN PASAL 34 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

SASTRA WIJAYA, YOGI (2024) PERAN PASAL 34 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (473kB)
	Text BAB II.pdf Download (519kB)
	Text YOGI SASTRA WIJAYA.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini adalah peran panitia pemilihan kepala desa dalam mencegah politik uang di desa gunung tiga I menurut undang�undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa perspektif siyasah dusturiyah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran panitia pemilihan kepala desa berdasarkan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa perspektif siyasah dusturiah, ada dua hal yang dikaji didalam skripsi ini, yaitu : 1.) Apakah peran panitia pemilihan Kepala Desa di Desa Gunung Tiga I Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Tahun 2021 sudah sesui dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2). Bagaimana peran panitia pemilihan Kepala Desa di Desa Gunung Tiga I Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Tahun 2021 dalam pencegahan politik uang perspektif siyasah dusturiyah. l Penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa politik uang adalah tindakan yang menciderai semangat pilkades dalam menciptakan pilkades yang jujur dan adil sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 32 tahun 2020 tentang petunjuk teknis dan persiapan dan pelaksanaan pemlihan kepala desa dikabupaten kaur. Berdasarkan peran panitia pemlihan kepala desa dalam mencegah politik uang desa gunung tiga I menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, belum menemukan titik terang bagaiman mencegah praktek politik uang, karena berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 32 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis persapan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di kabupaten kaur tidak ada SANKSI yang berat bagi pelaku politik uang, dan berdasarkan pandangan perspektif siyasah dusturiyah yang telah dilakukan sesua dengan prinsip musyawarah dan Ijma‟yatu proses sosalisasi dan melaksanakan musyawarah consensus dan konsultasi dengan semua pihak.

Actions (login required)

View Item