PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENANGGULANGI PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN PERKEBUNAN SAWIT DESA TANJUNG AUR II: (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan)

Angga, Ahmad (2022) PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENANGGULANGI PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN PERKEBUNAN SAWIT DESA TANJUNG AUR II: (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan). Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text (Skripsi) AHMAD ANGGA FIRNANDO.pdf - Submitted Version Download (4MB)

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1. Bagaimana Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan. 2. Bagaiaman Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan kajian fiqh siyasah dusturiyah, Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan peneliltian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Tehnik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawaancara pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. penyelesaikan sengketa lahan pertanian perkebunan sawit telah dilaksankan mediasi oleh para pihak untuk mendapatkan solusi agar tidak terjadi konflik, namun sampai pada saat ini belum ada kepastian hukum serta kesepakatan dan perjanjian tersurat dalam menyelesaikan sengketa lahan perkebunan sawit yang mana tanah seluas 16 hektar tersebut, hal ini seharusnya dapat diselesaikan dengan tindak lanjut tidak cukup sebatas non litigasi atau dengan cara mediasi saja harus di sepakati dan tersurat di tanda tangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu PT. Jatropah Solutions dan Masyarakat agar mendapatkan kepastian hukum siapa yang menjadi pemilik tanah tersebut yang sebenar nya yang di buktikan dengan data data yang pasti, yang di tengahi oleh pihak Desa, dengan di dampingi oleh pihak pemerintah daerah, Kecamatan dan disaksikan jajaran BPN Bengkulu Selatan, untuk seharusanya waktu penyelesaian konflik lahan/tanah seluas 16 hektar tersebut agar kedepannya tidak terjadi konflik serta penyerobotan hak milik dan pengklaiman tanah oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam pandangan fiqh siyasah, khusunya siyasah dusturiyah yang mengatur bagaimana hubungan antara penguasa dengan rakyatnya, dan sudah diterapkan oleh BPN Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menyelesaikan perselisihan sengketa tanah dan sesuai tugas dan kewajiban pemimpin dalam menyelesaikan perselisihan rakyatnya, dan menerapkan hukum diantar pihak-pihak yang berselisih.

Actions (login required)

View Item