PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP ANAK PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

HARNAWAN, BUDI (2023) PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP ANAK PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. Masters thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text (Tesis) DEPAN.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text (Tesis) BUDI HARNAWAN_2111680005.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
	Text (Tesis) BAB I.pdf - Submitted Version Download (289kB)
	Text (Tesis) BAB II.pdf - Submitted Version Download (585kB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana fenomena perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Bagaimana dampak perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur terhadap anak persfektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau field research (penelitian lapangan). Adapun hasil penelitian ini adalah 1. fenomena perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengah memiliki dampak terhadap anak. Akibatnya, tanggung jawab merawat anak-anak tersebut harus ditanggung oleh ibu sendirian ataupun anak bersama ayah dan tidak ada sosok seorang ibu, selain berdampak terhadap pengasuhan anak dampak cerai bawah tangan juga terhadap emosional dan psikologi anak. 2.Dampak perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur terhadap anak persfektif hukum menurut Hukum Islam bahwa Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu menjelaskan bahwa yang menjadi landasan atau sebab kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak, meskipun perceraiananya di luar bawah tangan selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, adalah kondisi anak yang sedang membutuhkan pembelanjaan serta nafkah dari orang tuanya. 3.Dampak perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur terhadap anak persfektif hukum positif dimana perceraian harus atas putusan pengadilan dengan dilakukannya perceraian bawah tangan akibat hukumnya anak tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut nafkah sebab tidak tertuang dalam sebuah putusan pengadilan, selanjutnya bahwa orang tuah wajib memberikan nafkah dan ditanggung oleh ayahnya, Undang-undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah direvisi dan disahkan pada tanggal 16 September 2019, pada BAB X tentang Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak, Pasal 45 bahwa orang tua wajib mendidik dan memelihara anak sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri

Actions (login required)

View Item