IMPLEMENTASI PEMENUHAN KUOTA 30 PERSEN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DAFTAR CALON TETAP DPR RI PADA PEMILU 2024 DI PROVINSI BENGKULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Oktario, Rezi Dwi (2024) IMPLEMENTASI PEMENUHAN KUOTA 30 PERSEN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DAFTAR CALON TETAP DPR RI PADA PEMILU 2024 DI PROVINSI BENGKULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text (Skripsi) HALAMAN DEPAN.pdf - Submitted Version Download (2MB)
	Text (Skripsi) BAB II.pdf - Submitted Version Download (448kB)
	Text (Skripsi) BAB I.pdf - Submitted Version Download (337kB)
	Text (Skripsi) Rezi Dwi Oktario_2011150101.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Bagaimana Implikasi Dan Faktor Pemenuhan Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Tetap DPR RI Di Provinsi Bengklu Menurut Peraturan Yang Berlaku? Bagaimana Implementasi Pemenuhan Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Tetap DPR RI Pada Pemilu 2024 Di Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah? Untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut, teknik yang digunakan dalam penyusunan Implementasi Pemenuhan Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Tetap DPR RI Pada Pemilu 2024 Di Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah yaitu termasuk penelitian lapangan (fiel research) dan bersifat deskriptif kualitatif yait penyusun mendiskripsikan bagaimana Implementasi Pemenuhan Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Tetap DPR RI Pada Pemilu 2024 Di Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini menyimpulkan Implementasi Pemenuhan Kuota Perempuan dalam daftar calon tetap DPR RI pada Pemilu di provinsi Bengkulu yaitu belum terpenuhi secara komprehensif yaitu 25% dan Menyatakan Komisi Pemilihan Umum menyatakan KPU melanggar ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu,terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu karena menetapkan DCT (daftar calon tetap) Pemilu DPR RI dapil Bengkulu tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPR RI. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersbut. Pertama, faktor budaya yang ditumbuhkembangkan yang cenderung berpengaruh negatif terhadap keterwakilan perempuan di dunia politik. Kedua, tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan. Ketiga, sistem pemilu dan sistem kuota. . Dari pandangan fiqh siyasah seharusnya suatu lembaga pemerintahan harus tunduk dan tegas kepada aturan yang berlaku , serta di dalam Islam pun tidak melarang perempuan menjadi wakil rakyat ataupun pemimpin sepanjang dia mampu dan mau, namun dalam pelaksanaan ix keterwakilan perempuan pada DPR RI dapil Provinsi Bengkulu, belum memenuhi kuota 30% .

Actions (login required)

View Item