Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah: (di Provinsi Bengkulu) Perspektif Siyasah Dusturiyah

Oktrada, Ashari (2023) Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah: (di Provinsi Bengkulu) Perspektif Siyasah Dusturiyah. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text (Skripsi) ASHARI OKTRADA.pdf - Submitted Version Download (4MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untu mengetahui Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah di Provinsi Bengkulu. 2). Untuk mengetahui Perspektif Siyasah Dusturiyah mengenai Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah di Provinsi Bengkulu jenis dan pendekatan kualitatif . Teknik pengumpulan data diperoleh observasi, wawancara dan Dokumentasi berupa Undang-undang, Jurnal, buku-buku dan semua yang berkaitan dengan judul penelitian. Bahwasanya pasca Undang-undang Cipta Kerja disahkan, secara otomatis seluruh undang-undang lama yang diubah ataupun undang-undang baru harus dimaknai dan dibaca sesuai ketentuan undang-undang cipta kerja. Namun, undang- undang tersebut rupanya secara substantif memberikan konsekuensi terhadap otonomi daerah yang menggeser desentralisasi kembali ke resentralisasi serta berdampak terhadap kewenangan pemerintah daerah yang terkurangi akibat pemberlakuan undang-undang ini. Sehingga mengancam semangat otonomi daerah yang merupakan amanat Undang-undang Dasar 1945. Pelaksanaan Undang- undang Cipta Kerja telah mengakomodir kemudahan dalam memberikan perizinan untuk membangun usaha, namun terdapat kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan Undangundang Cipta kerja, dimana secara administrasi pemerintah pusat tidak mengimplementasikan asas konkuren yang seharusnya disesuaikan terhadap dampak yang dihasilkan dari penerbitan izin usaha tersebut dan berdampak terhadap pendapatan daerah. Perspektif Siyasah Dusturiyah mengenai Pelaksanaan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah di Provinsi Bengkulu dapat dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan berupa Legislatif ix Review, Executive Review dan Judical Review. Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam islam untuk mengatasi suatu konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan oleh Sulthah Qadhaiyyah selaku pemegang kekuasaan kehakiman

Actions (login required)

View Item