ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

SETIAWAN, DEDEN (2025) ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Magister (S2) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Download (354kB)
	Text BAB II.pdf Download (651kB)
	Text BAB III.pdf Download (237kB)
	Text TESIS DEDEN SETIAWAN_2323760021.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah Kabupaten Kaur dalam pembentukan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam proses legislasi daerah; serta mengkaji implementasi nilai-nilai fiqh siyasah dalam pembentukan peraturan daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, wawancara dengan pihak terkait, serta observasi terhadap proses legislasi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Pemerintah daerah Kabupaten Kaur dalam pembentukan Perda, mulai dari pengajuan rancangan hingga pengesahan melalui koordinasi lintas-OPD dan kolaborasi dengan DPRD, mencerminkan komitmen terhadap otonomi daerah yang responsif. (2) Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda masih terbatas dan belum optimal. Meskipun tersedia forum konsultasi publik, pelibatan masyarakat lebih bersifat informatif daripada konsultatif, dengan mekanisme yang cenderung top-down dan kurang responsif terhadap nilai-nilai sosial budaya lokal. (3) Peran pemerintah dan partisipasi dalam pembentukan Perda di Kabupaten Kaur telah merefleksikan prinsip-prinsip fiqih siyasah melalui musyawarah (pelibatan DPRD dan masyarakat), keadilan (menyeimbangkan kepentingan), dan kemaslahatan (regulasi yang bermanfaat luas bagi masyarakat).

Item Type:	Thesis (Magister (S2))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Supardi, Supardi 196504101993031007 UNSPECIFIED Thesis advisor Amancik, Amancik 196305171990011001 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah, Partisipasi Masyarakat, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022, Fiqih Siyasah.
Subjects:	Pascasarjana > Hukum Tata Negara
Divisions:	Pascasarjana > Hukum Tata Negara (S2)
Depositing User:	Yuliana Saputri
Date Deposited:	02 Sep 2025 08:22
Last Modified:	02 Sep 2025 08:22
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/4514

Actions (login required)

View Item

Downloads