Rahman, Bimananda (2025) ANALISIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Magister (S2) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
![]() |
Text
DEPAN.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (479kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Download (498kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Download (509kB) |
![]() |
Text (Tesis)
BIMANADA RAHMAN__2223760018.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy |
Abstract
Rumusan masalah: 1) Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pemungutan suara ulang pada pemilihan umum di Kota Bengkulu tahun 2024? 2) Bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum di Kota Bengkulu tahun 2024? Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah: 1) Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Bengkulu tahun 2024 menunjukkan bahwa PSU dilakukan di tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) akibat pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Rekomendasi Bawaslu untuk PSU bertujuan memastikan akurasi hasil pemilihan, dan langkah-langkah persiapan oleh Komisi Pemilihan Umum, seperti bimbingan teknis, berhasil meminimalisir masalah. Proses PSU berjalan lancar dengan pengawasan ketat untuk memastikan keadilan dan transparansi. 2) Hasil akhir PSU adalah final dan tidak dapat diganggu gugat, menegaskan pentingnya menjaga integritas dan legitimasi dalam pemilihan umum. Analisis Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Bengkulu tahun 2024 menunjukkan bahwa PSU dilaksanakan untuk memperbaiki pelanggaran yang terjadi dalam pemungutan suara sebelumnya, khususnya terkait pemilih yang tidak terdaftar. Proses PSU mencerminkan prinsip syuro, di mana keterlibatan masyarakat dalam musyawarah sangat penting untuk memastikan suara mereka didengar, serta baiat yang memberikan legitimasi kepada pemimpin terpilih. Meskipun pelaksanaan PSU berjalan lancar dan aman, tantangan seperti potensi pelanggaran dan kurangnya partisipasi pemilih tetap ada, sehingga diperlukan mekanisme yang jelas dan transparan. Dengan demikian, PSU tidak hanya berfungsi sebagai koreksi terhadap kesalahan sebelumnya, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga keadilan, integritas, dan legitimasi dalam proses pemilihan umum, sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah yang relevan dalam konteks modern.
Item Type: | Thesis (Magister (S2)) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||||||||
Uncontrolled Keywords: | Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang, Fiqih Siyasah | ||||||||||||
Subjects: | Pascasarjana > Hukum Tata Negara | ||||||||||||
Divisions: | Pascasarjana > Hukum Tata Negara (S2) | ||||||||||||
Depositing User: | Yuli Astria | ||||||||||||
Date Deposited: | 10 Sep 2025 04:22 | ||||||||||||
Last Modified: | 10 Sep 2025 04:22 | ||||||||||||
URI: | http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/4910 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year