STUDI KRITIS ATAS KETENTUAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA BERDASARKAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Ekasari, Sapitri (2025) STUDI KRITIS ATAS KETENTUAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA BERDASARKAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text cover dll.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (456kB)
	Text BAB II.pdf Download (523kB)
	Text BAB III.pdf Download (401kB)
	Text (SKRIPSI) Sapitri Ekasari.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Studi Kritis Atas Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Dalam Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003, (2) Kajian fiqh siyasah terhadap Studi Kritis Atas Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Dalam Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu. Berdasarkan hasil pembahasan bahwa Dengan mencermati berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan rangkap jabatan (interlocking directorate), tampak bahwa pengaturan tersebut masih belum memiliki kekuatan normatif yang tegas dan implementatif. Oleh karena itu, selain dibutuhkan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap larangan rangkap jabatan, hal ini juga harus dikaitkan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang menekankan transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, serta kepastian hukum dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam perspektif fiqh siyasah, kekuasaan seharusnya dijalankan secara amanah dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (maṣlaḥah ‘ āmmah), bukan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, dewan komisaris sebagai salah satu unsur pimpinan tertinggi dalam struktur perusahaan semestinya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, serta terbebas dari segala bentuk maladministrasi atau pelanggaran etika lainnya yang dapat mencederai prinsip good corporate governance. Dengan demikian, larangan terhadap rangkap jabatan bukan semata-mata aspek formalitas hukum, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai moral dan etika kepemimpinan dalam Islam

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Gusmansyah, Weri 198202122011011009 UNSPECIFIED Thesis advisor NIffilayani, Anita 198801082020122004 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Rangkap Jabatan, Dewan Komisaris Perseroan Terbatas dan Fiqh Siyasah
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Yuliana Saputri
Date Deposited:	11 Sep 2025 01:29
Last Modified:	11 Sep 2025 01:29
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/4961

Actions (login required)

View Item

Downloads