IMPLEMENTASI PENERAPAN SANKSI ADAT PADA MASYARAKAT PEKAL BERDASARKAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Di Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)

Diansyah, Jerry Haris (2025) IMPLEMENTASI PENERAPAN SANKSI ADAT PADA MASYARAKAT PEKAL BERDASARKAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Di Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (818kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (627kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (525kB) | Preview
	Text (SKRIPSI) Jerry Haris Diansyah_2111150017.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi penerapan sanksi adat pada masyarakat Pekal di Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko berdasarkan peraturan desa, ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Sanksi adat memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sosial masyarakat adat, namun dalam praktiknya sering kali menghadapi tantangan dalam sinkronisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk sanksi adat yang diatur dalam Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2024, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan otoritas dalam Siyasah Dusturiyah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat masih diterapkan secara aktif di masyarakat Pekal, termasuk dalam pelanggaran norma sosial seperti perzinaan, pencurian, dan perselingkuhan. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi peraturan desa, lemahnya pengawasan, serta potensi konflik dengan hukum positif. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, penerapan sanksi adat tersebut dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan hukum nasional, serta dilaksanakan dengan adil dan bertanggung jawab oleh pemimpin desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan desa dapat menjadi jembatan antara hukum adat dan hukum nasional, dengan catatan perlunya penguatan peran pemerintah desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan sosialisasi hukum yang menyeluruh kepada masyarakat.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Fauzan, Fauzan 197707252002121003 UNSPECIFIED Thesis advisor Mulyono, Edi 198905122020121007 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Sanksi Adat, Peraturan Desa, Masyarakat Pekal, Siyasah Dusturiyah, Hukum Adat
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Yuli Astria
Date Deposited:	30 Sep 2025 08:01
Last Modified:	30 Sep 2025 08:01
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/5606

Actions (login required)

View Item

Downloads