DISKRESI HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 12/G/2023/PTUN-BKL DALAM PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH

SARI, WIDIA NOVA (2025) DISKRESI HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 12/G/2023/PTUN-BKL DALAM PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (530kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (517kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (553kB) | Preview
	Text (TESIS) WIDIA NOVA SARI-2323760017.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Rumusan masalah dalam tesis ini mencakup: (1) Bagaimana penerapan diskresi hakim dalam penyelesaian sengketa pemberhentian perangkat desa berdasarkan Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL? (2) Bagaimana perspektif Siyasah Qadhaiyyah dalam menilai diskresi hakim dalam perkara tersebut? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan, kasus, perbandingan, dan analisis Siyasah Qadhaiyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diskresi hakim dalam Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL mencerminkan sikap hakim yang aktif, progresif, dan proporsional. Hakim tidak hanya membatalkan SK Kepala Desa Meok Nomor 18 Tahun 2022, tetapi juga memerintahkan penerbitan SK pemberhentian baru sesuai status penggugat sebagai Pelaksana Tugas (PLT), serta tetap mengesahkan SK pengangkatan perangkat desa yang baru. Amar ultra petita ini dibenarkan secara yuridis karena sejalan dengan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta asas dominus litis, untuk mengisi kekosongan hukum, menjaga stabilitas pemerintahan desa, menjamin kepastian hukum, dan melindungi hak para pihak. Dalam perspektif Siyasah Qadhaiyyah, diskresi hakim dipandang sebagai bentuk ijtihad hukum yang berlandaskan nilai kemaslahatan dan keadilan, meski tidak sepenuhnya identik dengan ijtihād al-qāḍī klasik. Putusan ultra petita ini sesuai dengan maqāṣid alsyarī„ah karena bertujuan mencegah kemudaratan, menegakkan keadilan, mengisi kekosongan norma, dan menjamin kelangsungan pelayanan publik di desa. Penelitian ini memperlihatkan pentingnya diskresi hakim sebagai instrument dalam mewujudkan fungsi yudikatif, menunjukkan adanya sinergi antara prinsip negara hukum modern dan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Mahdi, Imam 196503071989031005 UNSPECIFIED Thesis advisor Hafiz, Abdul 19660525199031001 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Diskresi Hakim, Pemberhentian Perangkat Desa, Siyasah QadhaiyyahABSTRACT
Subjects:	Pascasarjana > Hukum Tata Negara
Divisions:	Pascasarjana > Hukum Tata Negara (S2)
Depositing User:	Yuli Astria
Date Deposited:	02 Oct 2025 07:18
Last Modified:	02 Oct 2025 07:18
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/5666

Actions (login required)

View Item

Downloads