IMPLEMENTASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN HULU PALIK KABUPATEN BENGKULU UTARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI TERHADAP PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM OPERASIOANAL PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN)

RAHCMAN, ANITA (2025) IMPLEMENTASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN HULU PALIK KABUPATEN BENGKULU UTARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI TERHADAP PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM OPERASIOANAL PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text BAB I.pdf Download (7MB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (7MB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (7MB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (7MB) | Preview
	Other (SKRIPSI) ANITA RAHCMAN_ 2111150041.PDF - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skirpsi ini, yaitu: 1). Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 tahun 2014 tentang Sistem Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Hulu Palik? 2). Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 tahun 2014 tentang Sistem Operasional. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). implementasi peraturan tersebut sudah berjalan, namun belum maksimal. Beberapa hambatan yang ditemukan antara lain kesalahan data pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), kurangnya kesadaran masyarakat membayar pajak, keterbatasan akses wilayah, serta kurangnya pemahaman petugas pajak terhadap aturan yang berlaku. 2). Secara legalitas formal, peraturan ini telah memenuhi syarat administratif dengan memiliki dasar hukum yang sah dan tujuan yang mendukung kemaslahatan publik. Namun, dari aspek substansial, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, seperti keadilan (al-„adl), musyawarah (syura), dan pengawasan serta akuntabilitas (muraqabah). Hal ini terlihat dari ketimpangan beban pajak, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, serta lemahnya mekanisme pengawasan. Dengan demikian, meskipun peraturan ini telah mendukung prinsip otonomi daerah dan good governance, masih diperlukan penyempurnaan agar pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam tata kelola keuangan publik. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pemungutan pajak harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan membawa kemaslahatan umum. Pajak juga harus melibatkan partisipasi masyarakat serta diawasi dengan baik agar tidak menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Andiko, Toha 1975082720000311001 UNSPECIFIED Thesis advisor Ali, Majid 196504011986021007 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Pajak Bumi dan Bangunan, Hulu Palik, Siyasah Dusturiyah
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Yuliana Saputri
Date Deposited:	03 Oct 2025 01:12
Last Modified:	03 Oct 2025 01:12
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/5690

Actions (login required)

View Item

Downloads