PENERAPAN PASAL 3 PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PERSFEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH: (Studi Pasar Panorama Kota Bengkulu)

Rejeki, Melvina Rahma Nengsi (2023) PENERAPAN PASAL 3 PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PERSFEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH: (Studi Pasar Panorama Kota Bengkulu). Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text (Skripsi) MELVINA RAHMA NEGSI REJEKI.pdf - Submitted Version Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui Penerapan Perda Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Studi Pasar Panorama Kota Bengkulu). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomenafenomena yang ada dan berlangsung saat ini. Fokus penelitian ini mengenai Penerapan pasal 3 Perda Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Aspek Penelitian yaitu, Objek dan subjek retribusi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dilapangan. Teknik analisa data yaitu reduksi data, pengkajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian Penerapan pasal 3 Perda Kota Bengkulu tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang ditemukan dilapangan bahwa masih ada pedagang yang berjualan dibahu jalan padahal sudah diberikan fasilitas untuk digunakan berjualan yaitu los, kois dan pelataran di dalam pasar, selain itu para pedagang pedagang yang berjualan dibahu jalan membayar tarif sebesar Rp. 15000-30.000 Rupiah yang dibayarkan kepada tukang parkir. Dapat disimpulkan bahwa Penerapan pasal 3 Perda Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang diterapkan di jalan semangka Pasar Panorama Kota Bengkulu sudah terlaksana atau sudah terimplementasi dengan baik sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Daerah, akan tetapi para pedagang masih saja tetap membangkang bahkan mengulangi kembali berjualan di badan jalan atau dilahan parkir. Dalam fiqh siyasah pedagang yang tidak taat aturan maka akan diadili oleh lembaga Al-Hisbah sedangkan dalam peraturan atau hukum umum yang menindak para pedagang yang tidak mentaati aturan adalah Satpol PP dengan dibawah pengawasan Dinas Perindusrtian Dan Perdagangan.

Actions (login required)

View Item